Satu Click Bikin Asyik

Catatan Penelitian Nahdlatul Ulama Wonosobo

Catatan Dari Penelitian NU Wonosobo

Oleh: Ahmad Muzan MPd.I

Munculnya kecenderungan pergeseran perilaku politik kultural ke arah politik praktis ternyata tidak hanya tampak pada organisasi NU di tingkat Pusat melainkan juga di tingkat lokal yang berbasis di daerah-daerah, termasuk kasus aktivitas politik NU Wonosobo Jawa Tengah.

Berdasarkan data pengamatan awal yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, sementara ini, aktivitas-aktivitas yang dilakukan NU Wonosobo lebih banyak bergesekan dengan wilayah politik praktis seperti kepentingan untuk menguasai pos-pos kekuasaan strategis dalam pemerintahan daerah, dukungan praktis kepada PKB Cabang Wonosobo dalam kasus pemilihan Bupati Wonosobo, keterlibatan NU Wonosobo dalam mengurusi persoalan Pemerintahan Kota (Pemkot) dan berbagai aktivitas perpolitikan praktis lainnya.

Bahkan, di lingkungan NU Wonosobo tampak adanya kevakuman aktivitas-aktivitas yangbercorak keagaamaan.
Warga NU Wonosobo dikenal memiliki karakter sosio-kultural yang cukup militan. Namun dalam konstalasi perpolitikan daerah, warga NU Wonosobo kurang mendapatkan tempat secara proporsional dalam struktur pemerintahan daerah.

Alasan lain adalah banyaknya kajian tentang NU dan politik pada umumnya yang dilakukan pada lingkup makro, dan masih sedikit yang mengangkat perkembangan gerakan NU pada tingkat mikro.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penjelasan mengenai situasi dan kondisi sosio-politik yang menjadi konteks atau melatarbelakangi pergeseran perilaku politik kultural NU Wonosobo di era multi partai pasca Orde Baru. Juga untuk menemukan penjelasan tentang faktor-faktor yang turut mendorong proses pergeseran perilaku politik ini.

Dengan menggunakan strategi studi kasus (case study) bercorak deskriptif-eksploratif, peneliti mencoba menggali secara mendalam berbagai kasus perpolitikan kontemporer yang menyeret NU Wonosobo untuk aktif terlibat di dalamnya.

Dilihat dari dimensi waktunya, kasus-kasus perpolitikan NU Wonosobo yang dikaji berada pada pusaran periode pasca Orde Baru yakni mulai dari awal terjadinya proses reformasi sampai sekarang.

Memotret NU Wonosobo Jauh sebelum organisasi (jam’iyyah) NU Cabang Wonosobo berdiri, di daerah Wonosobo telah berkembang komunitas (jamâ’ah) muslim yang mengikuti paham keagamaan Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ’ah (Sunni).

Sayyid Ibrahim bin ‘Ali di sebut-sebut sebagai sosok utama perintis dan pengembang Islam Sunni pertama yang kelak menjadi embrio kelahiran NU Wonosobo yang pada hakekatnya merupakan wahana pelembagaan formil dari tradisi Sunni itu sendiri.

Meski demikian, timbul satu kesulitan untuk dapat mengungkap secara pasti bagaimana perintisan dan kapan persisnya NU Wonosobo itu secara organisatoris berdiri.

Sebab, tidak ditemukan catatan tertulis otentik yang merekam hal tersebut secara sistemik. Para ulama yang menjadi pelaku sejarah (founding fathers) dalam perintisan NU Wonosobo pun sudah tidak bisa diketemukan lagi.

Baca Juga :  Belajar Humanisme dari Romo Mangun

Jangankan generasi pertama, generasi kedua atau yang bisa disebut “generasi sahabat” yakni mereka yang menyertai dan mengikuti life history generasi pertama tidak dijumpai lagi.

Yang ada adalah generasi ketiga (tabi’în: mereka yang mengikuti perjalanan generasi kedua), generasi keempat dan seterusnya (tabi’în tabi’în) yang sudah banyak mengalami keterputusan mata rantai historisitas NU Wonosobo sejak pertama.

Karena itu, terdapat pendapat yang beragam ikhwal pendirian NU Wonosobo ini. Ada yang berpendapat bahwa secara formal organisatoris, NU Wonosobo berdiri pada tahun 1931, tepat enam tahun setelah pendirian NU tingkat nasional di Surabaya tahun 1926.

Pendirian NU tingkat nasional ini memang banyak melibatkan kyai-kyai . Dimungkinkan, kyai-kyai dari Wonosobo saat itu ada yang terlibat dalam proses pendirian NU. Karena, Wonosobo sudah memiliki kyai-kyai yang punya reputasi diperhitungkan di Jawa seperti Sayyid Ibrahim bin ‘Ali yang dianggap sebagai penyebar dan pengembang Islam dengan thariqohnya di Wonosobo.

Pendapat yang lain adalah NU Wonosobo secara formal organisatoris baru berdiri pada periode 1933. Pada tahun 1933, HBNO (PBNU) menyelenggarakan Muktamar ke delapan di Banten. Diadakannya Muktamar dalam skala nasional sudah barang tentu melibatkan cabang-cabang NU yang ada di berbagai wilayah. Dan tidak mungkin, ketika kongres tesebut berlangsung NU Wonosobo belum terbentuk.

Apalagi salah satu utusan berasal dari Wonosobo yang dikenal aktif dan membidani NU Wonosobo adalah Kyai Abu Ja’far.
Sebelum Sayyid Ibrahim bin ‘Ali wafat tahun 1947, kaderisasi sudah dilakukan oleh beliau dengan menyiapkan para Ulama penggantinya.

Maka pengembangan NU Wonosobo dipegang oleh Kyai Abu Jamroh dan KH. Hasbulloh serta para ulama seangkatan hasil bimbingan Sayyid Ibrahim bin ‘Ali. Praktis, pada masa ini sampai akhir 1940-an menjadi era perjuangannya Kyai Abu Jamroh dan KH.Hasbulloh dan kawan-kawan dalam mengembangkan NU Wonosobo.

Pada periode ini, aktivis keorganisasian NU banyak dicurahkan kepada perjuangan membela tanah air dari penindasan kaum kolonialis dan persiapan meraih kemerdekaan.
Era 1950-an sampai dengan 1980-an, perkembangan NU Wonosobo banyak diwarnai oleh kiprah para aktifis NU pada saat itu. Seperti para Kyai menjelma menjadi aktivis NU progresif dan terkenal cemerlang serta banyak berjasa bagi perkembangan NU Wonosobo, terutama NU skala nasional.

Sejak 1950 Kementrian Agama Wonosobo dijabat oleh KH. M.Syukur dan KH. Muntaha Al Hafidz. Begitu juga pengadilan Agama dijabat KH.Adzkiya dari Cilacap yang menetap di Wonosobo serta Kyai Idris Kauman Wonosobo.

Pada tahun 1955-1957 menempatkan Muh. Ali ketua NU sebagai ketua DPRD dan berhasil memilih Kepala daerah. Serta banyak kalangan Kyai yang menjabat sebagai anggota DPRD dan pegawai pemerintah. Bahkan salah satu Kyai NU Wonosobo menjadi salah satu anggota konstituante KH.Muntaha sampai tahun 1959 mewakili partai NU Wilayah Jawa tengah.

Pada era 1952-an sampai 1980-an, kondisi NU secara keseluruhan, baik di pusat, wilayah, dan daerah, termasuk NU Wonosobo, berubah menjadi partai politik yang berorientasi kepada kepentingan-kepentingan politik praktis. Periode 1985-an, kiprah K.H Muntaha masih sangat signifikan.

Pada tahun 1984, ia bersama Kyai Idris, KH,Zainudin, KH. Ibrahim, KH. Dimyati, KH.Sukur dan KH.Ihwan memilih Kyai kyai muda di jajaran NU Wonosobo untuk menakodai kepengurusan NU Wonosobo. Gus Munir dan Pak Sabar jawahir.
Munculnya kecenderungan pergeseran perilaku politik kultural ke arah politik praktis ternyata tidak hanya tampak pada organisasi NU di tingkat Pusat melainkan juga di tingkat lokal yang berbasis di daerah-daerah, termasuk kasus aktivitas politik NU Wonosobo Jawa Tengah.

Berdasarkan data pengamatan awal yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, sementara ini, aktivitas-aktivitas yang dilakukan NU Wonosobo lebih banyak bergesekan dengan wilayah politik praktis seperti kepentingan untuk menguasai pos-pos kekuasaan strategis dalam pemerintahan daerah, dukungan praktis kepada PKB Cabang Wonosobo dalam kasus pemilihan Bupati Wonosobo, keterlibatan NU Wonosobo dalam mengurusi persoalan Pemerintahan Kota (Pemkot) dan berbagai aktivitas perpolitikan praktis lainnya.

Bahkan, di lingkungan NU Wonosobo tampak adanya kevakuman aktivitas-aktivitas yangbercorak keagaamaan.
Warga NU Wonosobo dikenal memiliki karakter sosio-kultural yang cukup militan. Namun dalam konstalasi perpolitikan daerah, warga NU Wonosobo kurang mendapatkan tempat secara proporsional dalam struktur pemerintahan daerah.

Alasan lain adalah banyaknya kajian tentang NU dan politik pada umumnya yang dilakukan pada lingkup makro, dan masih sedikit yang mengangkat perkembangan gerakan NU pada tingkat mikro.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penjelasan mengenai situasi dan kondisi sosio-politik yang menjadi konteks atau melatarbelakangi pergeseran perilaku politik kultural NU Wonosobo di era multi partai pasca Orde Baru. Juga untuk menemukan penjelasan tentang faktor-faktor yang turut mendorong proses pergeseran perilaku politik ini.

Dengan menggunakan strategi studi kasus (case study) bercorak deskriptif-eksploratif, peneliti mencoba menggali secara mendalam berbagai kasus perpolitikan kontemporer yang menyeret NU Wonosobo untuk aktif terlibat di dalamnya.

Dilihat dari dimensi waktunya, kasus-kasus perpolitikan NU Wonosobo yang dikaji berada pada pusaran periode pasca Orde Baru yakni mulai dari awal terjadinya proses reformasi sampai sekarang.

Memotret NU Wonosobo Jauh sebelum organisasi (jam’iyyah) NU Cabang Wonosobo berdiri, di daerah Wonosobo telah berkembang komunitas (jamâ’ah) muslim yang mengikuti paham keagamaan Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ’ah (Sunni).

Sayyid Ibrahim bin ‘Ali di sebut-sebut sebagai sosok utama perintis dan pengembang Islam Sunni pertama yang kelak menjadi embrio kelahiran NU Wonosobo yang pada hakekatnya merupakan wahana pelembagaan formil dari tradisi Sunni itu sendiri.

Meski demikian, timbul satu kesulitan untuk dapat mengungkap secara pasti bagaimana perintisan dan kapan persisnya NU Wonosobo itu secara organisatoris berdiri. Sebab, tidak ditemukan catatan tertulis otentik yang merekam hal tersebut secara sistemik. Para ulama yang menjadi pelaku sejarah (founding fathers) dalam perintisan NU Wonosobo pun sudah tidak bisa diketemukan lagi.

Jangankan generasi pertama, generasi kedua atau yang bisa disebut “generasi sahabat” yakni mereka yang menyertai dan mengikuti life history generasi pertama tidak dijumpai lagi. Yang ada adalah generasi ketiga (tabi’în: mereka yang mengikuti perjalanan generasi kedua), generasi keempat dan seterusnya (tabi’în tabi’în) yang sudah banyak mengalami keterputusan mata rantai historisitas NU Wonosobo sejak pertama.

Karena itu, terdapat pendapat yang beragam ikhwal pendirian NU Wonosobo ini. Ada yang berpendapat bahwa secara formal organisatoris, NU Wonosobo berdiri pada tahun 1931, tepat enam tahun setelah pendirian NU tingkat nasional di Surabaya tahun 1926. Pendirian NU tingkat nasional ini memang banyak melibatkan kyai-kyai . Dimungkinkan, kyai-kyai dari Wonosobo saat itu ada yang terlibat dalam proses pendirian NU. Karena, Wonosobo sudah memiliki kyai-kyai yang punya reputasi diperhitungkan di Jawa seperti Sayyid Ibrahim bin ‘Ali yang dianggap sebagai penyebar dan pengembang Islam dengan thariqohnya di Wonosobo.

Pendapat yang lain adalah NU Wonosobo secara formal organisatoris baru berdiri pada periode 1933. Pada tahun 1933, HBNO (PBNU) menyelenggarakan Muktamar ke delapan di Banten. Diadakannya Muktamar dalam skala nasional sudah barang tentu melibatkan cabang-cabang NU yang ada di berbagai wilayah. Dan tidak mungkin, ketika kongres tesebut berlangsung NU Wonosobo belum terbentuk. Apalagi salah satu utusan berasal dari Wonosobo yang dikenal aktif dan membidani NU Wonosobo adalah Kyai Abu Ja’far.
Sebelum Sayyid Ibrahim bin ‘Ali wafat tahun 1947, kaderisasi sudah dilakukan oleh beliau dengan menyiapkan para Ulama penggantinya.

Maka pengembangan NU Wonosobo dipegang oleh Kyai Abu Jamroh dan KH. Hasbulloh serta para ulama seangkatan hasil bimbingan Sayyid Ibrahim bin ‘Ali. Praktis, pada masa ini sampai akhir 1940-an menjadi era perjuangannya Kyai Abu Jamroh dan KH.Hasbulloh dan kawan-kawan dalam mengembangkan NU Wonosobo.

Pada periode ini, aktivis keorganisasian NU banyak dicurahkan kepada perjuangan membela tanah air dari penindasan kaum kolonialis dan persiapan meraih kemerdekaan.
Era 1950-an sampai dengan 1980-an, perkembangan NU Wonosobo banyak diwarnai oleh kiprah para aktifis NU pada saat itu. Seperti para Kyai menjelma menjadi aktivis NU progresif dan terkenal cemerlang serta banyak berjasa bagi perkembangan NU Wonosobo, terutama NU skala nasional. Sejak 1950 Kementrian Agama Wonosobo dijabat oleh KH. M.Syukur dan KH. Muntaha Al Hafidz. Begitu juga pengadilan Agama dijabat KH.Adzkiya dari Cilacap yang menetap di Wonosobo serta Kyai Idris Kauman Wonosobo.

Pada tahun 1955-1957 menempatkan Muh. Ali ketua NU sebagai ketua DPRD dan berhasil memilih Kepala daerah. Serta banyak kalangan Kyai yang menjabat sebagai anggota DPRD dan pegawai pemerintah. Bahkan salah satu Kyai NU Wonosobo menjadi salah satu anggota konstituante KH.Muntaha sampai tahun 1959 mewakili partai NU Wilayah Jawa tengah.

Pada era 1952-an sampai 1980-an, kondisi NU secara keseluruhan, baik di pusat, wilayah, dan daerah, termasuk NU Wonosobo, berubah menjadi partai politik yang berorientasi kepada kepentingan-kepentingan politik praktis. Periode 1985-an, kiprah K.H Muntaha masih sangat signifikan.

Pada tahun 1984, ia bersama Kyai Idris, KH,Zainudin, KH. Ibrahim, KH. Dimyati, KH.Sukur dan KH.Ihwan memilih Kyai kyai muda di jajaran NU Wonosobo untuk menakodai kepengurusan NU Wonosobo. Gus Munir dan Pak Sabar jawahir.

Di bawah kepemimpinan kedua tokoh ini, NU yang banyak memfokuskan kegiatannya pada persoalan politik, dapat dikembalikan ke jati dirinya semula yakni sebagai organisasi sosial keagamaan dengan menempatkan peran sentral para kyai.

Perubahan status NU dari partai politik menjadi organisasi sosial keagamaan yang ditetapkan melalui Muktamar NU 1984 di Situbondo, secara otomatis berdampak kepada organisasi-organisasi NU yang ada di tingkat daerah.

Tokoh-tokoh NU Wonosobo saat itu yang sempat menjadi anggota DPRD Wonosobo beberapa kali pada pemilu 1955 dan 1971, kembali menggeluti aktivitas di bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan. Pada masa ini penguatan NU secara kultural gencar dilakukan.

Di bawah kepemimpinan kedua tokoh ini, NU yang banyak memfokuskan kegiatannya pada persoalan politik, dapat dikembalikan ke jati dirinya semula yakni sebagai organisasi sosial keagamaan dengan menempatkan peran sentral para kyai.

Perubahan status NU dari partai politik menjadi organisasi sosial keagamaan yang ditetapkan melalui Muktamar NU 1984 di Situbondo, secara otomatis berdampak kepada organisasi-organisasi NU yang ada di tingkat daerah.

Tokoh-tokoh NU Wonosobo saat itu yang sempat menjadi anggota DPRD Wonosobo beberapa kali pada pemilu 1955 dan 1971, kembali menggeluti aktivitas di bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan. Pada masa ini penguatan NU secara kultural gencar dilakukan.

Share biar yang lain tau